PERTEMUAN FORUM PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PTS SE INDONESIA TANGGAL 20 - 21 MARET 2014 DI UNIVERSITAS BATAM

TAHUN 2012, HASIL PERTEMUAN ADALAH KESEPAKATAN PENYERAGAMAN KURIKULIM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PTS SE INDONESIA

1. Launcing Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang tanggal 15 Oktober 2012
2. Seminar Nasional dengan tema “Arti Prntingnya Pendidikan Notaris Dalam Pembangunan Nasional” tanggal 16 Oktober 2012
3. Penandatanganan kerjasama dengan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), tanggal 26 Nopember 2012.

TAHUN 2013

1. Penyusunan Buku Panduan Akademik dan Penulisan Tesis
2. Kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia Jawa Tengah
3. Peertemuan Penyelenggara/Pengelola Program Magister Kenotariatan Perguruan Tinggi Swasta se Indonesia di Hotel Novotel Semarang tanggal 27 – 28 September 2013dan disepakati  membentuk Forum Kerjasama Pengelola Program Magister Kenotariatan Perguruan Tinggi Swasta se Indonesia dengan sususnan pengurus sebagai berikut :
   1. Ketua                    : Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.
   2. Sekretaris              : Dr. Irwan Santoso, SH., MKn

TAHUN 2014

1. Melengkapi sarana dan prasarana pembuatan website Program Magister Kenotariatan
2. Studi Banding mahasiswa tanggal 23 sampai dengan 25 Februari 2014 ke Jakarta dengan obyek Kantor BPN RI, Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI dan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
3. Bakti sosial ke wilayah pasca banjir di Kabupaten Pati tanggal 16 April 2014
4. Pertemuan Forum Penyelenggara Pendidikan Program Magister Kenotariatan PTS se Indonesia yang ke 2 (dua) di Universitas Batam tanggal 20 – 21 Maret 2014
5. Dalam rangka penerapan Permendikbur RI nomor 49 Tahun 2014, Program Magister Kenotariatan UNTAG Semarang menyelenggarakan pertemuan seluruh dosen pengajar dan para pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas pada tanggal 18 September 2014 di Restauran Semarang Jl. Gajah Mada Semarang
6. Kuliah Umum dan Matrikulasi bagi mahasiswa baru pada tanggal 21 September 2014 dengan narasumber Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bapak Adrian Djuaini, SH
7. Wisuda Perdana Program Magister Program Studi Kenotariatan UNTAG Semarang tanggal 1 Nopember 2014
8. FORUM KERJASAMA PENYELENGGARA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PERGURUAN TINGGI SWASTA SE INDONESIA (FKPPMKn-PTSI) dengan ketua Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH. menyelenggarakan pertemuan yang ke 3 di Universitas Narotama Surabaya pada tanggal 25 - 26 September 2014
9. Wisuda Kedua Program Magister Program Studi Kenotariatan Angkatan ke 2 pada tanggal 21 Mei 2015 di Masjid Agung Jawa Tegah dengan status Terakreditasi dengan Peringkat B
10. Studi Banding mahasiswa Magister Kenotariatan UNTAG Semarang angkatan 5, 6 dan 7 ke beberapa Perguruan Tinggi di Malaysia dan Singapura pada tanggal 15 sampai dengan 19 Februari 2016.
11. Mahasiswa Program Magister Kenotariatan UNTAG Semarang Angkatan VI akan mengadakan seminar nasional dengan narasumber Dr. Herlin Budiono, SH (Notaris senior, dosen MKN UNPAD Bandung) pada tanggal 12 Mei 2016 jam 10.00 di kampus MKn Fakultas Hukum Jl. Pemuda No. 70 Semarang
12. Seminar dengan pebicara Kepala Biro Tata Ruang dan Tanah  BPN-RI diselenggarakan tanggal 21 Mei 2016 mulai jam 10.00 WIB di Kampus Magister Kenotariatan Jl. Pemuda No. 70 Semarang
13. Pertemuan ke 6 (enam)  Forum Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Program Magister Kenotariatan Perguruan Tinggi Swasta Se-Indonesia dengan Ketua Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH akan diselenggar tanggal 13 Agustus 2016 di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dalam kesempatan tersebut juga diundang para Ketua Program Magister Keotariatan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Mahasiswa Program Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dalam rangka memperluas ilmu pengetahuannya mengadakan Studi Banding ke Wilayah Jakarta pada tanggai 24 dan 25 Februari 2014 dengan tiga obyek sebagai berikut : 

1. Badan Pertanahan Nasional Republuk Indonesia

2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

3. Otoritas Jasa Keuangan